Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti (LSBU GKB) menyediakan layanan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yaitu Tinjauan Permohonan, penilaian kesesuaian persyaratan sertifikasi, dan Putusan Sertifikasi bagi BUJK dengan prinsip ketidakberpihakan, kerahasiaan, mengelola konflik kepentingan, objektif dan Non Diskriminasi yaitu tidak membedakan anggota asosiasi yang membentuk LSBU GKB dengan anggota asosiasi lain selama memenuhi skema sertifikasi.

Pelaksanaan permohonan sertifikasi badan usaha didasarkan pada prinsip ketidakberpihakan sejalan dengan kegiatan Tinjauan permohonan, penilaian kesesuaian persyaratan sertifikasi, serta putusan hasil penilaian kesesuaian. Jika terdapat potensi konflik, maka hal tersebut harus disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti yang akan mengambil tindakan untuk memastikan ketidakberpihakan tidak terganggu.

Manajemen Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti telah memastikan bahwa kegiatan lain (selain sertifikasi ) tidak mempengaruhi kerahasiaan, obyektivitas dan ketidakberpihakan dari Skema Sertifikasi terkait proses tinjauan permohonan, penilaian kesesuaian dan putusan sertifikasi.

Personil manajemen LSBU GKB dipastikan profesional terhadap Potensi konflik kepentingan yang timbul dari situasi seperti :

• keterlibatan personil Manajeman (Komisaris, Direksi ataupun Pelaksana) yang memiliki Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan sertifikasi kepada LSBU GKB.
• Instansi yang mengajukan permohonan sertifikasi.
• mempekerjakan relasi langsung dalam organisasi LSBU GKB yang mengajukan permohonan sertifikasi.
• kepentingan keuangan dalam organisasi yang mengajukan permohonan sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti personil memenuhi persyaratan standar ISO 17065 termasuk kompetensi, ketidakberpihakan dan kerahasiaan serta memastikan bahwa mereka tidak melibatkan secara langsung dalam kegiatan Sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti telah mengevaluasi risiko yang timbul dari kegiatan sertifikasi, pengaturan yang memadai (seperti asuransi tanggung gugat) untuk menutupi kewajiban yang timbul dari sertifikasi. LSBU secara berkesinambungan dan menghindari tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengganggu prinsip ketidakberpihakan.

LSBU GKB menugaskan Tim Pengarah untuk menjadi Komite ketidakberpihakan merupakan perwakilan pihak-pihak terkait seperti unsur Pengguna Jasa Konstrusi dari Pemerintah, Asosiasi Badan usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dan Lembaga Independen terkait badan usaha.

Komite Ketidakberpihakan berfungsi menganalisa resiko ketidakberpihakan yang dioperasikan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida untuk menjaga ketidakberpihakan. Komite Ketidakberpihakan disusun tanpa ada satu kepentingan apapun yang mendominasi. Untuk memastikan keanggotaan komite ini terdiri dari perwakilan dari unsur pemerintah, badan usaha jasa konstruksi dan Asosiasi Jasa Konstruksi.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti akan memberikan keyakinan terhadap skema sertifikasi dengan menerapkan prinsip ketidakberpihakan, kompetensi, tanggung jawab, keterbukaan, kerahasiaan, responsif terhadap pengaduan dan pendekatan berbasis risiko, LSBU GKB berkomitmen :

1. Memberikan Layanan untuk Anggota Asosiasi Gapensi dan Non Anggota dengan keyakinan bersikap tidak memihak dan dianggap tidak memihak.
2. Menyadari bahwa sumber pendapatan adalah dari klien yang membayar, namun hal ini bukan merupakan ancaman potensial terhadap ketidakberpihakan.
3. Tidak menawarkan atau memberikan konsultasi yang berkaitan dengan proses Tinjauan dan Penilaian dan konsultasi lainnya yang berkaitan dengan semua jasa sertifikasi disediakan, dan tidak akan menawarkan atau memberikan konsultasi kepada klien yang telah tersertifikasi.
4. Tidak mensertifikasi klien yang telah menerima jasa konsultansi, dimana hubungan antara organisasi konsultansi dengan lembaga sertifikasi merupakan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan.
5. akan mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan orang, badan atau organisasi lain.
6. Semua personil LSBU GKB, baik internal maupun eksternal, atau komite, yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak tidak memihak dan tidak mengijinkan adanya tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang dapat mengganggu ketidakberpihakan.
7. Mewajibkan personil, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan setiap situasi yang diketahui oleh mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi mereka maupun bagi LSBU GKB. LSBU GKB akan menggunakan informasi ini sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan yang ditimbulkan oleh kegiatan personil tersebut atau organisasi yang mempekerjakan mereka, dan tidak akan menggunakan personil tersebut, baik internal maupun eksternal, kecuali jika mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada benturan kepentingan.
8. Telah memastikan bahwa kegiatan badan hukum yang terpisah, yang memiliki hubungan dengan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Gamana Krida Bhakti atau LSBU GKB, tidak mengganggu ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasinya.
9. Telah mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan yang meliputi hal-hal berikut ini:
   • Ancaman kepentingan pribadi: ancaman yang muncul dari seseorang atau badan yang bertindak demi kepentingannya sendiri. Kekhawatiran yang terkait dengan proses sertifikasi sebagai ancaman terhadap ketidakberpihakan, adalah kepentingan pribadi yang bersifat finansial.
   • Ancaman tinjauan diri: ancaman yang muncul dari seseorang atau badan yang melakukan tinjauan terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri.
   • Ancaman keakraban (atau kepercayaan): ancaman yang muncul dari seseorang atau badan yang terlalu mengenal atau mempercayai orang lain.
   • Ancaman intimidasi: ancaman yang muncul dari seseorang atau badan yang memiliki persepsi dipaksa secara terbuka atau diam-diam, seperti ancaman untuk diganti atau dilaporkan kepada atasan.